Pemerintah Diminta Gerakkan Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan

Gerakan Bangga Koperasi (GERAK)

NERACA, Jakarta - Pemerintah diminta kembali menggerakkan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan, kata Ketua Yayasan Rumah Peneleh Aji Dedi Mulawarman yang juga menginisiasi Gerakan Bangga Koperasi (GERAK). Menurut Aji, peran koperasi yang sangat penting, saat ini "mati suri" oleh sistem perekonomian Indonesia yang sudah terperangkap dalam sistem neo-liberal, dan kapitalisme mutakhir. "Sehingga koperasi sudah tidak bisa lagi dijadikan tumpuan kesejahteraan rakyat," katanya, seperti dikutip laman Antara, kemarin.

Dia menambahkan keberadaan koperasi yang merupakan amanat Konstitusi ini, bahkan sebagai "soko guru" perekonomian nasional diperlukan untuk mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan pemerataan pendapatan. "Koperasi sebenarnya wajib dikembangkan bagi pelaku ekonomi utama dalam membangun fundamental ekonomi nasional yang kuat," katanya.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) menyebutkan, saat ini terdaftar 209.000 koperasi, sementara pihak kementerian hanya menetapkan 147.000 yang diberikan nomor induk koperasi. Sisanya, sebanyak 62.000 koperasi sudah nonaktif dan tidak menenuhi syarat untuk menerima nomor induk. Fakta tersebut, menurut dia, menunjukkan semakin sulitnya koperasi berkembang di Tanah Air. "Harus ada langkah nyata dari pemerintah untuk menggerakkan kembali peran koperasi sesuai UU dan keinginan pendiri bangsa dalam maklumat Pancasila," katanya.

Untuk itu, Aji mengajak semua elemen bangsa untuk mengembalikan kedaulatan koperasi sebagai "soko guru" perekonomian Indonesia. "Kita harus melakukan hijrah dari ekonomi neo-liberal menuju ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial seperti diamanatkan dalam sila kelima Pancasila," katanya. Dia menekankan pentingnya membangun koperasi, bukan korporat, bahkan lebih jauh koperasi multinasional bukannya korporat multinasional.

Pasalnya, amandemen UUD 1945 No 33 telah menghilangkan koperasi. Karena itu, Aji menilai para pemangku kepentingan sudah seharusnya tetap menjaga kebersamaan dan kerakyatan dalam berekonomi, bukannya memicu individualisme ekonomi transaksional. "Saatnya Negara melakukan hijrah kebangkitan melalui Gerakan Bangga Koperasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai saat ini koperasi belum berjalan secara maksimal. Dia meminta dilakukan reformasi terhadap badan usaha itu. "Koperasi yang tidak berjalan maksimal. Kita harus berani mereformasi total," ujarnya. Menurut Jokowi, saat ini pemerintah memberi perhatian terhadap pengembangan koperasi dan usaha mikro lainnya. Apalagi, kata Jokowi, ini sesuai dengan pemikiran Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Ekonom Sri Edi Swasono menilai instruksi presiden mereformasi total koperasi itu tepat, terutama terkait dengan peran koperasi sebagai upaya mencapai kemandirian dan kesejahteraan. "Harus dikembalikan ke aslinya, yakni koperasi harus milik anggota,” ujarnya usai menyambut kedatangan Presiden Jokowi di rumah itu. Menurut dia, saat ini banyak berdiri koperasi yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Misalnya, tidak adanya kekuataan anggota dalam menentukan arah koperasi tersebut. Padahal, kata Sri Edi, seharusnya rapat anggota menjadi penentu arah kebijakan koperasi. "Karena konsepnya menolong sesama anggota koperasi," ujarnya.