Didik Supriyanto: Privatisasi Tambang Adalah Penjajahan

RIMBUN, Malang - Pernyataan reaktif tentang kasus terbunuhnya Salim alias Kancil di Lumajang 26 September 2015 kali ini datang dari Didik Supriyanto, Ketua Pusat Studi Pemikiran Islam di Nusantara (PUSPIN) Jatim. Dalam obrolan singkat di Sekretariat PUSPIN kemarin (29/09) Didik Supriyanto menyatakan bahwa tindakan anarkis yang terjadi di Lumajang akibat konflik tambang pasir tersebut adalah bentuk pelanggaran hak-hak petani. Sungguh ironis di saat beberapa waktu kemarin pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan anggaran untuk sektor pertanian pada tahun 2016 nanti.

Tindakan keji yang dilakukan sekelompok preman kepada Salim/Kancil hingga tewas secara mengenaskan, yang diduga atas perintah oknum aparat desa setempat telah mencederai demokrasi di Indonesia. Sangat tragis dimana negeri kita ini terkenal sebagai negara agraris, tapi justru petani selalu menjadi korban.

Didik Supriyanto atau yang akrab dipanggil Cak To ini lebih lanjut menyatakan, bahwa para penambang swasta di negara kita sejatinya penjajah, menurut beliau jika merujuk pada UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika privatisasi tambang di daerah tak disertai dengan kontribusi kepada daerah dan masyarakat setempat secara nyata, itu jelas suatu penjajahan. (dna)